Bawaslu Lima Puluh Kota Ikuti E-Learning Pembekalan dan Sertifikasi Penyusun RKA Angkatan III

Lima Puluh Kota – Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota mengikuti E-Learning Pembekalan dan Sertifikasi Penyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Angkatan III yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia secara daring, Kamis (16/4).

Kegiatan ini diikuti sebagai bagian dari upaya peningkatan kompetensi aparatur dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang efektif, efisien, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui pelatihan ini, peserta memperoleh pembekalan mengenai prinsip-prinsip penyusunan RKA, tata cara penganggaran, serta penerapan kebijakan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel.

Pelatihan dan sertifikasi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran secara tepat, terukur, dan selaras dengan target kinerja organisasi. Penyusunan RKA yang berkualitas menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu agar berjalan secara optimal.

Selain memberikan pemahaman teknis mengenai penyusunan anggaran, kegiatan ini juga membekali peserta dengan pengetahuan terkait pengelolaan keuangan negara yang transparan, efektif, dan berorientasi pada hasil. Dengan demikian, setiap proses perencanaan dan penganggaran dapat dilaksanakan secara profesional serta meminimalkan potensi kesalahan administratif.

Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota memandang peningkatan kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran sebagai bagian penting dalam mendukung tata kelola kelembagaan yang baik. Pengelolaan anggaran yang tepat tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan kinerja organisasi, tetapi juga memperkuat akuntabilitas penggunaan anggaran negara dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan kepemiluan.

Melalui keikutsertaan dalam pelatihan ini, Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga mampu mendukung pelaksanaan pengawasan pemilu secara efektif dan berintegritas.