Bawaslu Lima Puluh Kota Ikuti Sosialisasi Treasury Connect dan Penguatan Tata Kelola Perbendaharaan

Bukittinggi, Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota mengikuti kegiatan Sosialisasi Treasury Connect, Informasi Sertifikasi Pejabat Perbendaharaan, Digitalisasi Pembayaran, serta Refreshment Akuntansi dan Pelaporan yang diselenggarakan di Aula Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bukittinggi pada Rabu (17/6).

Kegiatan dibuka oleh Kepala KPPN Bukittinggi, Tisari Yona Geumila. Dalam sambutannya, ia menyampaikan berbagai inovasi dan kebijakan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan perbendaharaan serta memperkuat tata kelola keuangan negara yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Pada kesempatan tersebut, Tisari Yona Geumila menjelaskan bahwa Treasury Connect merupakan salah satu inovasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memberikan kemudahan bagi satuan kerja dalam memperoleh layanan konsultasi dan asistensi terkait pengelolaan perbendaharaan.

“Treasury Connect merupakan terobosan layanan konsultasi dan asistensi dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memungkinkan satuan kerja memperoleh layanan perbendaharaan di KPPN mana pun tanpa harus datang ke KPPN mitra kerja asalnya,” ujarnya.

Selain sosialisasi Treasury Connect, peserta juga memperoleh materi mengenai Sertifikasi Pejabat Perbendaharaan, digitalisasi pembayaran, serta refreshment akuntansi dan pelaporan. Materi tersebut disampaikan sebagai upaya meningkatkan pemahaman aparatur dalam mengelola keuangan negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sekaligus mendorong optimalisasi pemanfaatan sistem digital dalam pelaksanaan tugas perbendaharaan.

Keikutsertaan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota dalam kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen untuk terus meningkatkan kompetensi pengelola keuangan serta memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang perbendaharaan. Melalui pemahaman terhadap berbagai inovasi dan kebijakan terbaru, diharapkan pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota dapat semakin tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat koordinasi antara KPPN Bukittinggi dengan seluruh satuan kerja mitra dalam mendukung pengelolaan keuangan negara yang profesional serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.