Benny Aziz : Pengawasan Sejak Awal Kunci Mencegah Sengketa Proses Pemilu

Tanjung Pati – Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota menggelar Rapat Mitigasi Sengketa Proses Pemilu melalui Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik, Senin (29/6). Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya memperkuat kesiapan pengawasan sekaligus menyamakan persepsi dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu pada tahapan Pemutakhiran Data Partai Politik Tahun 2026.

Rapat dibuka oleh Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Benny Aziz, dan dihadiri oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota serta Ketua KPU Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dalam sambutannya, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (PPPS) Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, Ismet Aljannata, menjelaskan bahwa tema mitigasi sengketa dipilih berdasarkan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemilu sebelumnya. Menurutnya, sengketa proses yang berkaitan dengan partai politik di Kabupaten Lima Puluh Kota umumnya dipicu oleh ketidaklengkapan data dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).

"Berdasarkan pengalaman pada penyelenggaraan Pemilu sebelumnya, sengketa proses partai politik di Kabupaten Lima Puluh Kota umumnya dipicu oleh data yang belum lengkap di SIPOL. Oleh karena itu, melalui rapat ini kami berharap memperoleh arahan dari Bawaslu Provinsi terkait langkah-langkah penyelesaian sengketa apabila terjadi, sehingga pengawasan dapat dilakukan lebih optimal sejak dini," ujar Ismet.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Benny Aziz, menegaskan bahwa tujuan utama kegiatan ini adalah membangun langkah-langkah mitigasi agar potensi sengketa proses Pemilu dapat dicegah sebelum terjadi. Menurutnya, pengawasan yang dilakukan secara preventif sejak awal tahapan merupakan strategi yang paling efektif dalam meminimalkan munculnya permasalahan.

"Mitigasi merupakan langkah penting untuk mencegah terjadinya sengketa. Pengawasan harus dilakukan sejak awal, bukan ketika persoalan sudah muncul. Saat ini juga belum terdapat regulasi yang mengatur sanksi bagi partai politik yang tidak melakukan pemutakhiran data, sehingga pengawasan preventif menjadi sangat penting," tegas Benny.

Pada kesempatan yang sama, Ketua KPU Kabupaten Lima Puluh Kota, Oktorizaldi, menekankan pentingnya koordinasi dan penyamaan persepsi antara penyelenggara pemilu agar seluruh mekanisme pelaksanaan tahapan dapat berjalan secara seragam sesuai ketentuan yang berlaku.

"Koordinasi dan penyamaan persepsi antarpenyelenggara menjadi kunci agar pelaksanaan tahapan berjalan seragam dan sesuai ketentuan. Dengan demikian, potensi perbedaan penafsiran maupun sengketa dapat diminimalisir sejak awal," ujar Oktorizaldi.