Lompat ke isi utama

Berita

Evaluasi Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu: Jajaran diminta perkuat kelembagaan bawaslu

Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty beserta Anggota Bawaslu Prov. Sumbar, M. Khadafi, saat memberikan arahan terkait Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), Sabtu (12/7)

Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty beserta Anggota Bawaslu Prov. Sumbar, M. Khadafi, saat memberikan arahan terkait Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), Sabtu (12/7)

Padang, Bawaslu- Dimasa non tahapan diharapkan jajaran Bawaslu kabupaten/kota di provinsi sumatera barat agar dapat memperkuat kelembagaan Bawaslu dengan maksimal dan kreatif.

Salah satu upaya memperkuat kelembagaan Bawaslu dengan upaya kreatif adalah dengan memperbanyak kegiatan pengawasan partisipatif non budgeter bagi koordinator divisi P2H dan merapikan data informasi penanganan pelanggaran bagi koordinator divisi PPPS.

Hal itu dikatakan oleh Lolly Suhenty, Koordinator Bawaslu Pencegahan, Parmas Humas Bawaslu RI saat konsolidasi dan pertemuan dengan Bawaslu Sumatera Barat, Sabtu siang (12/7) dikantor Bawaslu Sumbar, Jalan Pramuka.

Dia berharap, masa non tahapan program dan kegiatan sentral Bawaslu adalah penguatan sekolah kader pengawas  partisipatif (SKPP) dan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) agar dilakukan maksimal. Untuk persiapan menuju tahapan pemilu maupun pemilihan.

Dikatakannya, pengawasan yang diampu oleh pencegahan sangat berkaitan erat dengan penindakan pelanggaran. Karena jika saran perbaikan jika tidak ditanggapi akan menjadi temuan.

Sementara itu, Muhammad Khadafi, Koordinator divisi pencegahan, partisipasi masyarakat dan humas menyampaikan proses pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB)  telah dilakukan upaya maksimal hingga sampai pada pleno rekapitulasi provinsi ditanggal 4 juli 2025 di KPU provinsi Sumatera Barat .  Meskipun ditengah efisiensi, penguatan lembaga terus dilakukan dengan upaya kreatif.

Salah satu upaya penguatan kelembagaan dengan upaya kreatif  jajaran Bawaslu kabupaten kota adalah dengan memperoleh data pengawasan melalui terjun ke nagari-nagari, desa hingga kecamatan yang seharusnya memerlukan anggaran. Hingga mendapatkan data pemilih pindah masuk, pindah keluar, data meninggal dan data koordinasi untuk alih status TNI, Polri dan pemilih pemula.

" Kami di Bawaslu Provinsi beserta jajaran Bawaslu kabupaten/kota telah maksimal melakukan pengawasan PDPB, meski ditengah efisiensi, kita upayakan cara-cara kreatif untuk memaksimalkan pengawasan"sebutnya.

Penulis dan Foto: Dapit

Editor: Alliye