Penguatan Akuntabilitas, Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota Ikuti Konsolidasi Laporan Keuangan 2025 Unaudited

Lima Puluh Kota — Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota mengikuti kegiatan Zoom Meeting dalam rangka Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan (LK) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025 Unaudited. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Bawaslu Republik Indonesia dan dihadiri oleh seluruh Bawaslu/Panwaslih Provinsi se-Indonesia, Rabu (11/2/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota diwakili oleh Kepala Subbagian Administrasi, Ot Saputra, Gusmaria selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan staf keuangan.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Biro Keuangan dan BMN Bawaslu RI, Pakerti Luhur, yang menyampaikan bahwa penyusunan Laporan Keuangan merupakan objek pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI setiap tahunnya dan batas waktu penyampaian Laporan Keuangan Tahun 2025 adalah akhir Februari 2026.

“Penyusunan laporan keuangan itu tidak sulit, namun komitmen untuk menyampaikannya secara jujur itulah yang menjadi tantangan,” ujar Pekerti.

Saat ini, terdapat sekitar 209 satuan kerja yang meliputi kantor pusat, provinsi, dan kabupaten/kota yang memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Della Amelia mengenai proses konsolidasi penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025 Unaudited. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh satuan kerja dapat menyusun laporan keuangan secara tepat waktu, akurat, dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku.