Perkuat Sinergi Pengawasan Pemilu dan Pilkada, Bawaslu Lima Puluh Kota Lakukan Penjajakan Nota Kesepakatan dengan Kesbangpol Lima Puluh Kota

LIMA PULUH KOTA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lima Puluh Kota berkunjung ke Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Lima Puluh Kota untuk berkoordinasi terkait penyusunan Nota Kesepakatan (MoU) pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Senin (12/1).

Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, Yoriza Asra, didampingi Anggota Bawaslu Dapit Alexsander, Kasubag Pengawasan & Humas Eliza, Kasubag Penanganan Pelanggaran Ferdhy Aswindo, serta staf sekretariat.

Rombongan disambut hangat oleh Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Lima Puluh Kota, Deddy Permana, yang didampingi Sekretaris Yan Agusra beserta jajaran Kepala Bidang dan Sub Bidang terkait.

Ketua Bawaslu Lima Puluh Kota, Yoriza Asra, menegaskan bahwa Nota Kesepakatan ini merupakan langkah awal dalam membangun sinergitas antarlembaga. Menurutnya, kolaborasi ini akan menjadi payung hukum untuk berbagai program kerja bersama di lapangan.
“Kerja sama ini adalah langkah awal kita. Langkah konkretnya nanti akan berupa ruang kolaborasi serta sosialisasi pendidikan politik kepada masyarakat,” ujar Yoriza.

Ia berharap melalui payung kerja sama ini, pengawasan Pemilu dan Pilkada di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat berjalan lebih efektif, sehingga tercipta proses demokrasi yang jujur, adil, dan berintegritas secara berkelanjutan.

Gayung bersambut, Kepala Kesbangpol Kabupaten Lima Puluh Kota, Deddy Permana, menyatakan komitmen penuhnya untuk mendukung inisiatif Bawaslu. Ia menilai koordinasi ini sangat penting demi stabilitas politik dan kualitas demokrasi di daerah.

“Kami menyambut baik dan siap memberikan dukungan penuh. Kesbangpol siap berkolaborasi dan bersinergi bersama Bawaslu demi mewujudkan kemajuan demokrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota ke depan,” tegas Deddy.

Nota Kesepakatan ini nantinya diharapkan mempermudah koordinasi teknis di lapangan, terutama dalam hal pertukaran data maupun fasilitasi sosialisasi. 

Dengan kerja sama yang solid ini, diharapkan tingkat partisipasi masyarakat meningkat dan pelanggaran pemilu dapat diminimalisir.