Lompat ke isi utama
Berita
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja saat memberikan sambutan di acara Kick Off Meeting Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pengelolaan Belanja Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, yang diselenggarakan oleh BPK di Jakarta, Senin (21/7/2025).
humas
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, menyampaikan dukungannya terhadap langkah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan belanja Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menerima kunjungan jajaran pengurus Perisai Demokrasi Bangsa (PDB) di Gedung Bawaslu, Rabu (16/7/2025).
humas
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menerima kunjungan jajaran pengurus Perisai Demokrasi Bangsa (PDB) dalam rangka silaturahmi serta penjajakan kolaborasi strategis pengawasan pemilu di Gedung Bawaslu, Rabu (16/7/2025).
Anggota Bawaslu Prov. Sumbar saat melakukan Sumon Arsip Bawaslu Lima Puluh Kota, Jumat (18/7)
humas
Tanjung Pati,Bawaslu Lima Puluh Kota-Koordinator Divisi SDM, Organisasi, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Febrian Bartez melakukan kunjungan Supervisi dan Monitoring ke Kantor Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota terkait Pengelolaan Kearsipan  pada
Anggota Bawaslu Puadi dalam forum Jaringan Demokrasi Indonesia pada Rabu (16/7/2025) di Bawaslu DKI Jakarta.
humas
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi menilai, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang belum lama ini dikeluarkan, dapat memengaruhi arah desain demokrasi elektoral Indonesia.
Anggota Bawaslu Totok Hariyono saat memberi arahan dalam kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) bertema “Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat”di Serang, Banten, Selasa (15/7/2025).
humas
Serang, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengajak kader Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) untuk bersikap kritis dan aktif dalam mengawal demokrasi. Terutama, kata dia, terhadap berbagai ancaman yang berpotensi merusak demokrasi.