Evaluasi Penanganan Pelanggaran Pemilu, Bawaslu Lima Puluh Kota Soroti Sejumlah Kendala dalam Penegakan Hukum

Tanjung Pati– Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota menggelar Rapat Dalam Kantor (RDK) dengan tema Evaluasi Penanganan Pelanggaran Pemilu, Kamis (5/11). Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota tersebut membahas berbagai persoalan dan tantangan dalam penanganan pelanggaran pemilu maupun pemilihan.

Dalam pembukaan kegiatan, Kepala Subbagian penanganan pelanggaran penyelesaian sengketa proses pemilu dan Hukum, Prima S. Sinaga, menyampaikan sejumlah catatan terkait pelaksanaan penanganan pelanggaran.

Prima menjelaskan bahwa terdapat perbedaan batas waktu penanganan pelanggaran antara pemilu dan pemilihan. Dalam penanganan pelanggaran pemilu, waktu yang diberikan adalah tujuh hari, sedangkan pada pemilihan hanya tiga hari. Perbedaan tersebut menjadi salah satu tantangan dalam proses penanganan laporan maupun temuan dugaan pelanggaran.

Selain itu, terdapat kendala terkait batasan subjek hukum atau pihak yang dapat ditetapkan sebagai pelaku dugaan pelanggaran. Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah rendahnya kesediaan masyarakat untuk menjadi saksi karena belum adanya jaminan perlindungan terhadap saksi.

Selanjutnya, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Hukum (PPPSH), Ismet Aljannata, menyampaikan persoalan terkait tindak lanjut rekomendasi pengawas pemilu. Ia mempertanyakan bagaimana mekanisme penyelesaian apabila laporan terhadap penyelenggara pemilu telah diberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian, tetapi rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPU.

Menurutnya, persoalan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi agar rekomendasi yang dikeluarkan oleh pengawas pemilu memiliki kejelasan tindak lanjut dan kepastian dalam pelaksanaannya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, Yoriza Asra, menyoroti adanya disharmonisasi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 terkait perubahan Pasal 71 dengan ketentuan sanksi pidana dalam Pasal 188.

Ia menjelaskan bahwa Pasal 71 mengalami perubahan, khususnya terkait larangan bagi pejabat negara, pejabat daerah, ASN, anggota TNI, anggota Polri, dan kepala desa. Namun, ketentuan sanksi pidana dalam Pasal 188 tidak mengalami perubahan yang sejalan.

Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian karena berpotensi menimbulkan persoalan dalam penerapan ketentuan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran.

Pada kesempatan yang sama, Koordinator Divisi HPPH, Dapit Alexsander menyampaikan kendala lain dalam proses penanganan tindak pidana pemilu, khususnya terkait penentuan subjek hukum atau pelaku.

Ia mencontohkan persoalan ketika seseorang yang terlibat sebagai tim kampanye tidak terdaftar dalam daftar peserta atau tim kampanye. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kendala dalam menetapkan yang bersangkutan sebagai subjek hukum atau pelaku dugaan pelanggaran, sehingga Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) menghadapi kesulitan dalam menindaklanjuti perkara tersebut.

Selain itu, Dapit juga menyoroti persoalan ketika terduga pelaku melarikan diri saat proses penanganan perkara dalam tahapan pemilihan. Dalam kondisi tersebut, Sentra Gakkumdu menghadapi keterbatasan untuk melanjutkan proses penanganan, termasuk ketika muncul persoalan penerapan mekanisme pemeriksaan secara in absentia.

Melalui kegiatan evaluasi ini, Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota berharap berbagai kendala dalam penanganan pelanggaran pemilu dan pemilihan dapat diidentifikasi secara lebih mendalam. Hasil diskusi diharapkan menjadi bahan masukan untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum pemilu, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mendorong kepastian hukum dalam setiap proses penanganan dugaan pelanggaran.

Evaluasi ini juga menjadi momentum untuk mengidentifikasi kebutuhan perbaikan regulasi dan penguatan koordinasi antarlembaga, sehingga pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilu ke depan dapat berjalan lebih optimal.