HADIRI LAUNCHING PEMETAAN KERAWANAN PEMILIHAN,  BAWASLU RI INGATKAN JAJARAN WASPADA KERAWANAN TAHAPAN PEMILIHAN

Bawaslu RI melaunching pemetaan kerawanan pemilihan serentak 2024 tahapan pencalonan, kampanye dan pungut hitung seluruh provinsi dan kabupaten kota di hotel bidakara, jakarta (26/8).

Hadir saat launching Menkopolhukam, Hadi Tjahjanto, ketua KPU RI, Muhammad Afifuddin, Ketua Bawaslu RI, Rahmad Bagja, dan anggota Lolly Suhenty, Herwin J Malonda, Totok Hariyono, Puadi, anggota DKPP,  Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Pimpinan Partai Politik, Organisasi Sosial Masyarakat, Insan pers,  Pejabat Fungsional dan struktural Bawaslu RI dan  Komisioner Bawaslu Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Hadi Tjahjanto, Menteri politik, hukum dan Ham menyatakan, kecepatan dan ketepatan informasi penting  dalam menangani kerawanan-kerawanan yang ada di setiap daerah.

" Semua harus berkolaborasi untuk menciptakan pemilihan serentak jujur, damai dan adil. Dengan suasana yang demokratis dan kondusif, " katanya

Sementara itu Ketua KPU RI, Muhammad Afifuddin mengatakan, IKP pertama dibuat pada tahun 2014. Dia menyebut dirinya merupakan tim ahli IKP yang di daur ulang pada tahun 2017. Hingga kerawanan dapat dirumuskan dan diklasifikasikan dalam konteks sosial politik, pencalonan, kampanye, dan pungut hitung.

Dia menyebutkan, membaca peta kerawanan bukan hanya melihat angka-angka. Namun lebih kepada langkah-langkah pencegahan sebagai rumusan.  

Rahmat Bagja menyatakan pemetaan kerawanan pemilihan serentak 2024 berhubungan dengan tahapan pencalonan, kampanye dan pungut hitung berbasis pada peristiwa yang terjadi pada pemilihan umum tahun 2024 dan kondisi terkini yang berkaitan dengan tahapan pemilihan serentak 2024.

Bagja juga mengingatkan agar waspada terhadap potensi pelanggaran-pelanggaran yang akan terjadi dan melakukan upaya pencegahan. Dari banyak pelanggaran yang ada antara pemilu dan pemilihan. Terbanyak adalah pelanggaran netralitas ASN. Daripada pelanggaran TNI, Polri maupun penyelenggara negara.

Lolly Suhenty, Kordiv Pencegahan, Humas dan Parmas Bawaslu RI menyatakan Desember tahun 2022 meluncur kan indeks kerawanan pemilu dan pemilihan serentak 2024. Segala hal yang berpotensi menganggu dan menghambat proses pemilihan yang demokratis.

Terdapat 37 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota yang dipetakan untuk proyeksi dan deteksi dini potensi kerawanan. Pemetaan bermanfaat untuk menjadi basis data untuk menyusun program pencegahan dan pengawasan tahapan pemilihan.

"Tahapan pungut hitung yang menjadi  kerawanan adalah keberatan saksi. Masa kampanye politik uang, pelibatan ASN TNI polri, penggunaan fasilitas negara , tahapan pencalonan potensi penyalahgunaan kewenangan calon unsur petahana ASN, TNI, Polri. Konteks sosial terdapat intimidasi, ancaman, kekerasan verbal dan fisik," sebutnya.