Pengawasan Partisipatif Penjaga Keberlanjutan Demokrasi

Tanjung Pati, Bawaslu Lima Puluh Kota - Pengawasan partisipatif dapat mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran pemilihan serentak 2024. Diperlukan partisipatif masyarakat supaya aktif untuk mengawasi dan memilih, demi keberlanjutan demokrasi di Indonesia

Hal itu dikatakan Alni, ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat saat kegiatan pengawasan partisipatif bersama pemantau pemilihan dan organisasi masyarakat pada pemilihan serentak tahun 2024 provinsi sumatera barat, di Daima Moosa Kabupaten Solok.

Dikatakannya, keberlanjutan demokrasi tidak hanya diharapkan kepada masyarakat dalam memilih dan mengawasi. Namun lebih kepada media sebagai penyampai informasi kepada masyarakat. Keaktifan media dapat mencerdaskan masyarakat supaya lebih mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan pemilu maupun pemilihan.

“Kita sadar tidak mungkin Bawaslu sampai ke semua lapisan masyarakat dari kalangan atas, menengah dan bawah. Karena Bawaslu juga mempunyai keterbatasan. Maka media berperan sebagai penyampainya secara terus menerus. Sehingga dapat menjaga demokrasi secara berlanjut” katanya.

Sementara Muhammad Khadafi, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Sumatera Barat mengapresiasi kinerja Bawaslu Kabupaten/ Kota dalam menjalankan pencegahan pencegahan pelanggaran melalui kerja mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dan mengawasi proses pemilihan sesuai dengan peraturan yang berlaku

Dia melihat ada prestasi prestasi yang di dapatkan selama tahun pemilihan 2024. Dengan berkurangnya pemungutan suara ulang (PSU) meskipun partisipasi masyarakat menurun. Namun hal ini tidak lepas dengan adanya tiga kali pemungutan suara yang beririsan ditahun 2024 yaitu pemilu serentak, PSU DPD dan pemilihan serentak

Dalam kegiatan pengawasan partisipatif diisi oleh Nara sumber, Dr. Aidil Aulya MAhk dan Dr. Zona Rida Rahayu dan hadir Bawaslu kabupaten/kota se-Sumatera Barat, tokoh masyarakat dan ormas.