BAWASLU PERSIAPKAN DATA REKAM JEJAK DAN PROFIL PENGAWAS PEMILU

Jakarta-Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota  ikuti Rapat Peningkatan Kapasitas Input Data Untuk Penyelenggaraan pemilu Pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang digelar oleh Bawaslu RI di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, 30 Mei s/d 2 Juni 2024.

Terundang dalam acara tersebut yaitu Bawaslu Kabupaten/Kota Se- Indonesia, Dalam Pembukaanya Koordinator Divisi Sumber daya manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan Bapak Dr. Herwyn J.H. Malonda, M.Pd., M.H mengucapkan Selamat Datang Untuk Peserta Kabupaten Kota yang hadir Memenuhi undangan sekaligus membuka Secara Resmi acara tersebut.

Herwin menyampaikan untuk masalah data ini kita perlu mengevaluasi bagaimana kinerja jajaran kita agar lebih cepat dalam pengelolaan data, jangan sampai nantinya ada keterlambatan dalam penyampaian data dan informasi, hal-hal seperti inilah yang akan kita evaluasi kedepannya.

Penting, untuk penginputan Data harus dilandasi dengan suatu kinerja yang signifikan" Ujar Herwyn

Kepada peserta yang merupakan staf SDM atau operator penginputan data dari Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, Herwyn menegaskan, data diperlukan jajaran pengawas pemilu dibutuhkan dalam membuat transparansi kelembagaan sekaligus memacu kinerja. 

“Tanpa data kita tidak bisa bertindak dan kehilangan arah. Untuk itu, pertama yang perlu dipersiapkan adalah fungsi dan manfaat data. Ke depan kita akan melakukan kebijakan seperti akan menentukan data digunakan sebagai ‘profiling; seluruh jajaran. Misalnya data dari hasil seleksi itu ada hasil psikologi dan kesehatan. Jadi data ini akan menjadi profil pengawas pemilu,” jelas dia.

herwyn menambahkan, hal tersebut sebagai pengembangan Sistem Informasi Pengawas Pemilu yang berisi profil dan rekam jejak. “Nantinya itu bisa diambil dari hasil rekrutmen, sehingga apabila terjadi pergantian antar-waktu (PAW) maka sudah ada data profil dan rekam jejaknya. Saat ini akan ada tiga PAW untuk tingkat kabupaten/kota berdasarkan putusan pemberhentian dari DKPP. Sebagian Data yang ada juga akan dipergunakan sebagai informasi yang akan ditampilkan kepada publik sebagai potret pengawas pemilu,” tutur mantan Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara ini.

Nantinya, dia melanjutkan, bakal ada ada key performance indicator (IKP) bagi jajaran pengawas pemilu. “Harapannya ke depan, Kita akan publikasikan kerja-kerja kelembagaan juga publikasikan kinerjanya melakukan apa saja. Tugas Bapak/Ibu untuk memasukkan data tersebut dalam sistem informasi untuk kami lakukan pembinaan apakah berkaitan reward atau punishment,” terang magister hukum dari Universitas Wijaya Putra Surabaya tersebut