Bawaslu Bahas Usulan Revisi Anggaran Belanja Tambahan Operasional Pegawai Tahun 2026

Jakarta — Badan Pengawas Pemilihan Umum  Republik Indonesia melalui Sekretariat Jenderal menggelar Rapat Pembahasan Usulan Revisi Anggaran Belanja Tambahan Operasional Pegawai (001) Tahun Anggaran 2026. Kegiatan tersebut berlangsung pada 21–25 September 2026 di Merlynn Park Hotel, Jakarta, dan diikuti oleh jajaran Bawaslu Provinsi serta Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu RI, Ferdinand Eskol Tiar Sirait. Dalam arahannya, Ferdinand menyampaikan bahwa pembahasan revisi anggaran perlu dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan operasional pada masing-masing satuan kerja.

“Rapat ini diselenggarakan sebagai bagian dari upaya menyelaraskan usulan revisi anggaran serta memastikan pemenuhan kebutuhan operasional pegawai pada masing-masing satuan kerja Bawaslu,” ujarnya.

Dalam pelaksanaannya, rapat difokuskan pada pembahasan dan penyelarasan data serta usulan anggaran. Hal tersebut dilakukan agar perencanaan kebutuhan operasional pegawai dapat disusun secara tepat, efektif, dan akuntabel sesuai dengan kebutuhan masing-masing satuan kerja.

Selain pembahasan usulan revisi anggaran, Sekretariat Jenderal Bawaslu RI juga menyampaikan rencana pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat), pelatihan, serta pembinaan bagi Operator Perencanaan. Kegiatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan operator dalam melaksanakan proses perencanaan, penginputan, serta pengelolaan data dan anggaran melalui aplikasi yang digunakan dalam proses penganggaran.

Rangkaian kegiatan meliputi orientasi pelaksanaan dan penyelarasan format data perencanaan, pemaparan materi oleh narasumber dari Kementerian Keuangan, serta pengisian dan pencantuman data pada Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) untuk masing-masing satuan kerja.

Selanjutnya, data dan usulan tambahan anggaran yang telah diinput dilakukan validasi oleh Tim Program dan Anggaran. Proses tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan kesesuaian data serta ketepatan usulan sebelum tahapan penganggaran dilanjutkan.