Bawaslu Campus Connect di UNP: Puadi Dorong Transformasi Digital Pengawasan Pemilu

PADANG — Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia, Dr. Puadi, S.Pd., M.M., mendorong penguatan transformasi digital dalam pengawasan pemilu melalui kolaborasi antara Bawaslu dan perguruan tinggi. Untuk meningkatkan kualitas pengawasan, memperkuat partisipasi masyarakat, serta membangun kepercayaan publik terhadap demokrasi.

Transformasi digital bagi Bawaslu tidak cukup dimaknai sebatas digitalisasi administrasi atau pengembangan aplikasi. Lebih dari itu, teknologi perlu menjadi instrumen untuk memperkuat pencegahan, mengidentifikasi potensi pelanggaran, mengelola data, dan mendukung pengambilan keputusan dalam pengawasan pemilu, kata Puadi saat membuka kegiatan Bawaslu Campus Connect bertemakan "Generasi Digital, Demokrasi Transparan di Universitas Negeri Padang, Selasa (13/10).

“Dengan teknologi, pengawasan harus bergerak dari sekadar menunggu pelanggaran terjadi menuju kemampuan membaca potensi risiko sebelum pelanggaran terjadi,” ujar Puadi.

Dikatakannya, perubahan pola komunikasi dan penyebaran informasi di ruang digital menghadirkan tantangan tersendiri bagi demokrasi. Arus informasi yang cepat tidak selalu menjamin kebenaran informasi yang diterima masyarakat. Karena itu, pengawasan pemilu perlu didukung kemampuan membaca risiko serta keterlibatan berbagai pihak, termasuk kalangan akademisi dan generasi muda.

"Kampus tidak hanya menjadi tempat penyampaian informasi kepemiluan, tetapi juga ruang untuk mengembangkan riset, menguji kebijakan, mengembangkan teknologi pengawasan, dan memperkuat literasi digital," tambahnya

Melalui kolaborasi tersebut, Bawaslu membuka peluang kerja sama dalam berbagai bidang, antara lain riset kepemiluan, kajian kebijakan, pemetaan risiko, pengembangan teknologi pengawasan, pemeriksaan fakta (fact-checking), pendidikan literasi digital, inovasi mahasiswa, dan penguatan pengawasan partisipatif.

Selain mendorong pemanfaatan teknologi, Puadi mengingatkan pentingnya menjaga etika, transparansi, akuntabilitas, keamanan data, serta perlindungan hak warga negara. Menurutnya, kecanggihan teknologi tidak boleh mengesampingkan prinsip-prinsip demokrasi dan integritas dalam penyelenggaraan pengawasan pemilu.

“Teknologi adalah alat. Data adalah sumber daya. Institusi adalah instrumen. Tetapi integritas manusia adalah penentu. Dan partisipasi masyarakat adalah kekuatan yang menjaga demokrasi tetap hidup,” ungkapnya.

Ia  mengajak mahasiswa untuk menjadi generasi digital yang kritis dan bertanggung jawab, terutama dalam menyaring informasi yang beredar di ruang digital. Mahasiswa diharapkan tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga mampu memverifikasi kebenaran informasi sebelum menyebarkannya kepada masyarakat.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, Yoriza Asra menyatakan perguruan tinggi memiliki potensi besar untuk menjadi mitra strategis dalam meningkatkan literasi digital dan mengembangkan pengawasan partisipatif, khususnya di Sumatera Barat. Keterlibatan kalangan akademisi dan mahasiswa dinilai penting untuk membangun kesadaran demokrasi yang kritis, transparan, dan berintegritas.

“Kami siap mengintegrasikan semangat Campus Connect ke dalam program pengawasan daerah. Kolaborasi ini penting agar demokrasi di Lima Puluh Kota tidak hanya transparan, tetapi juga bermartabat,” ujar Yoriza.

Menurutnya, penguatan pengawasan partisipatif membutuhkan keterlibatan masyarakat dari berbagai kalangan. Perguruan tinggi dapat mengambil peran melalui edukasi kepemiluan, pengembangan gagasan berbasis penelitian, serta peningkatan kemampuan generasi muda dalam memahami informasi dan dinamika demokrasi di era digital.