Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Lima Puluh Kota Ikuti Rapat Evaluasi Pengawasan Rapat Pleno PPDB Triwulan III

Koordiv Hukum, Pecegahan Parmas dan Humas Bawaslu Lima Puluh Kota, Dapit Alexsander dan Kasubag Pengawasan dan Humas, Eliza beserta Staff Sekretariat saat mengikuti Rapat Evaluasi Pengawasan Pleno Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Kabupaten/Kota yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat secara daring, Kamis (1/10).

Koordiv Hukum, Pecegahan Parmas dan Humas Bawaslu Lima Puluh Kota, Dapit Alexsander dan Kasubag Pengawasan dan Humas, Eliza beserta Staff Sekretariat saat mengikuti Rapat Evaluasi Pengawasan Pleno Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Kabupaten/Kota yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat secara daring, Kamis (1/10).

Tanjung Pati — Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota mengikuti Rapat Evaluasi Pengawasan Pleno Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Kabupaten/Kota yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat secara daring, Kamis (1/10).

Kegiatan tersebut diikuti oleh Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (HP2H) Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, Dapit Alexsander, Kasubbag Pengawasan dan Humas Eliza, serta jajaran staf sekretariat.

Dalam pembukaan kegiatan, Kepala Bagian Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Fadhlul Hanif, menyampaikan bahwa rapat evaluasi tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan koordiv terkait pelaksanaan pleno rekapitulasi PDPB yang telah dilaksanakan oleh KPU pada 29 dan 30 September 2026.

Ia menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan oleh jajaran Bawaslu kabupaten/kota. Menurutnya, dalam pelaksanaan rapat pleno, jajaran Bawaslu kabupaten/kota sudah menyampaikan informasi secara akurat dan cepat.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Alni, dalam pembukaan kegiatan secara resmi menyampaikan bahwa pada masa non-tahapan, salah satu fokus pengawasan jajaran Bawaslu adalah pelaksanaan pengawasan PDPB.

Ia menekankan pentingnya keseriusan jajaran pengawas dalam mengawal proses pemutakhiran data pemilih agar tidak menimbulkan persoalan pada tahapan pemilu mendatang.

“Jadi sangat penting keseriusan kita dalam menjaga tahapan ini sehingga tidak muncul kendala nantinya. Tetap maksimalkan proses pengawasan dan lakukan segala upaya sesuai kewenangan kita dalam mengawasi PDPB,” katanya.

Alni juga mengingatkan jajaran Bawaslu kabupaten/kota untuk terus membangun koordinasi dengan instansi yang berkaitan dengan pergerakan data pemilih, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), TNI, Polri, serta penyelenggara teknis pemilu (KPU).

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Khadafi, memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan tugas pengawasan yang telah dilakukan jajaran Bawaslu kabupaten/kota, mulai dari unsur pimpinan hingga kepala sekretariat dan kasubbag dan staff.

Ia juga menyampaikan bahwa menjelang pelaksanaan pleno PDPB Triwulan IV, seluruh informasi dan data hasil pengawasan pada Triwulan I, II, dan III perlu kembali dilakukan pengujian.

“Pada pelaksanaan pleno Triwulan IV nanti, semua informasi pada Triwulan I, II, dan III coba dilakukan pengujian data menuju pleno Triwulan IV dengan melakukan pengecekan melalui DPT Online,” jelasnya.

Selanjutnya, Pejabat Fungsional Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Muhammad Earvin, menyampaikan pemaparan terkait verifikasi data yang telah diisi oleh Bawaslu kabupaten/kota. Ia juga meminta jajaran kabupaten/kota untuk melengkapi sejumlah tautan atau link yang telah dibagikan sebagai bagian dari kelengkapan administrasi dan data pengawasan.

 

Peserta kegiatan

Penulis : Ridho
Editor   : Allye